Biro Perjalanan Wisata (BPW)

Usaha yang menyediakan jasa pengurusan, persiapan, dan pengaturan perjalanan wisata, termasuk dokumen dan fasilitas perjalanan.

• Dasar Hukum:
  Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
  Pengaturan penginapan mengikuti peraturan daerah setempat, misalnya Surat Gubernur Jawa Tengah No. 536/5743 Tahun 2001 dan SK Wali Kota Semarang No. 556/73 Tahun 2002
• Syarat Administrasi:
  Fotokopi KTP
  Fotokopi HO (izin gangguan)
  Fotokopi IMB
  Fotokopi bukti kepemilikan tempat
  Fotokopi NPWP
  Perjanjian kontrak/sewa (jika bukan pemilik tanah)
  Denah ruangan
  Proposal rencana usaha
• Prosedur:
  1. Ajukan surat permohonan ke bupati/wali kota
  2. Isi formulir dan lampirkan persyaratan administrasi
  3. Petugas melakukan pengecekan berkas dan peninjauan lapangan
  4. Jika layak, surat izin BPW diterbitkan

Izin Penginapan/Losmen/Hotel

Izin untuk mendirikan dan mengoperasikan penginapan, losmen, atau hotel sesuai peraturan daerah dan IMB.

• Dasar Hukum:
  Perda dan Pergub terkait IMB dan bangunan gedung setempat, misalnya Perda 7/2010 dan Pergub 128/2012
• Syarat Administrasi:
  Fotokopi KTP pemilik
  Fotokopi IMB dan HO
  Bukti kepemilikan tanah/bangunan
  Proposal rencana usaha
• Prosedur:
  1. Pengajuan surat ke bupati/wali kota
  2. Pengecekan dokumen dan lokasi oleh petugas
  3. Penerbitan izin setelah layak

Izin Restoran/Warung Makan/Kafe

Restoran/rumah makan/kafe adalah usaha jasa pangan yang menyediakan makanan dan minuman di tempat usaha, termasuk bar dan kafe untuk minuman beralkohol.

• Dasar Hukum:
  UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
  Perda setempat terkait izin usaha rumah makan
• Syarat Administrasi:
  Formulir permohonan
  Fotokopi KTP
  Fotokopi HO dan IMB
  Fotokopi bukti kepemilikan tempat
  Fotokopi NPWP
  Kontrak/sewa (jika bukan pemilik tanah)
  Denah ruangan
  Proposal usaha
• Prosedur:
  1. Ajukan surat permohonan ke bupati/wali kota
  2. Lampirkan semua persyaratan administrasi
  3. Petugas meninjau lokasi
  4. Surat izin diterbitkan jika layak

Izin Sementara Usaha Pariwisata (ISUP)

Izin sementara untuk menjalankan kegiatan industri pariwisata.

• Syarat Administrasi:
  Formulir isian usaha pariwisata
  Fotokopi akta pendirian usaha (bagi badan hukum)
  Fotokopi KTP direktur atau pemilik

Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP)

Izin tetap untuk kegiatan industri pariwisata.

• Syarat Administrasi:
  Formulir isian usaha pariwisata
  Fotokopi akta pendirian usaha (bagi badan hukum)
  Fotokopi KTP direktur atau pemilik
  Fotokopi izin teknis (domisili, IMB, AMDAL/UKL/UPL/SPPL)
  Status tempat usaha (milik sendiri/sewa)
  Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga dan bebas sengketa
  NPWP
  Proposal bisnis
  Foto lokasi dan denah ruangan

Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

Usaha hiburan dan rekreasi seperti panti pijat, biliar, permainan anak, playstation, gelanggang renang, klub malam, mandi uap/sauna.

• Dasar Hukum:
  UU No. 10 Tahun 2009
  Perda dan keputusan wali kota setempat
• Syarat Administrasi:
  Formulir permohonan
  Fotokopi akta pendirian perusahaan
  Fotokopi KTP pemilik
  Daftar tenaga kerja dan fasilitas
  Fotokopi IMB, HO, persetujuan prinsip
  Studi kelayakan dan bukti kepemilikan tanah
  SIUP dan TDP
  NPWP dan bukti pelunasan PBB
  Denah lokasi dan proposal usaha
• Prosedur:
  1. Ajukan surat permohonan ke bupati/wali kota
  2. Lampirkan persyaratan administrasi
  3. Petugas meninjau lokasi
  4. Surat izin diterbitkan jika layak

MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition)

Usaha jasa konvensi, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran untuk pertemuan sekelompok orang dengan tujuan bisnis dan rekreasi.

• Klasifikasi:
  1. Meeting: rapat atau pertemuan asosiasi/professional
  2. Incentive: perjalanan insentif atau hadiah perusahaan
  3. Conference: konferensi untuk membahas topik tertentu
  4. Exhibition: pameran untuk promosi dan informasi
• Syarat Administrasi:
  Formulir isian dengan pas foto 4×6
  Akta pendirian perusahaan dengan tujuan usaha MICE
  Pengesahan akta dari Departemen Kehakiman dan HAM
  NPWP dan domisili
  Izin tempat usaha (UUG) dari Pemda
  Bukti kepemilikan tempat/kontrak dan PBB
  IMB dan IPB kantor
  Setoran modal minimal Rp 500.000.000
  Referensi bank
  Proposal/studi kelayakan proyek
  Tenaga ahli berpengalaman minimal 3 orang
  Luas kantor minimal 60 m²