Perceraian

Perceraian adalah akibat putusnya perkawinan, baik karena kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan. Perceraian diatur untuk memastikan hak dan kewajiban kedua pihak serta kepastian hukum bagi anak dan harta bersama.

Dasar Hukum
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974

• Syarat Administrasi
  Surat nikah asli
  Fotokopi surat nikah dengan meterai dan dilegalisasi
  Fotokopi akta kelahiran anak dengan meterai dan dilegalisasi
  Fotokopi KTP penggugat
  Fotokopi kartu keluarga
  Fotokopi bukti kepemilikan harta jika ada gugatan terhadap harta bersama
• Prosedur
  Suami atau istri mengajukan permohonan cerai ke pengadilan setempat
  Pengadilan memanggil kedua pihak untuk klarifikasi dalam waktu 30 hari
  Sidang pengadilan dilakukan jika alasan perceraian kuat, misalnya: perzinahan, pemabuk, penjudi, meninggalkan pihak lain lebih dari dua tahun tanpa alasan sah, hukuman penjara lima tahun atau lebih, kekejaman, cacat atau penyakit yang menghalangi kewajiban sebagai pasangan, perselisihan terus-menerus
  Pengadilan membuat surat keterangan perceraian yang dicatat oleh pegawai pencatat

Wasiat

Wasiat adalah pernyataan seseorang mengenai pembagian harta setelah meninggal yang dapat dicabut kapan saja.

Dasar Hukum
KUH Perdata Buku II Pasal 874-1022

• Jenis Wasiat
  Akta Olografis: ditulis tangan pewaris, disaksikan dua orang dan dititipkan ke notaris
  Akta Umum: dibuat notaris dengan dua saksi
  Akta Rahasia: dibuat sendiri, disegel, dan diserahkan ke notaris, dibuka setelah pewaris meninggal
• Syarat Administrasi
  Surat kematian dari Catatan Sipil
  Dokumen pendukung seperti fotokopi akta kelahiran dan KTP
  Biaya pembuatan surat wasiat
• Prosedur
  Permohonan diajukan oleh individu atau notaris ke Menteri Hukum dan HAM
  Pembagian harta diatur KUH Perdata melalui legitime portie bagi ahli waris garis lurus ke atas dan ke bawah
  Legitime portie berbeda sesuai jumlah ahli waris dan status anak

Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Dasar Hukum
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974

• Syarat Administrasi
  Memberitahukan kehendak perkawinan minimal 10 hari kerja sebelum dilangsungkan
  Melampirkan dokumen identitas, akta kelahiran, izin pengadilan jika calon mempelai belum 21 tahun, surat kematian atau perceraian jika menikah kedua kali, surat kuasa jika diwakilkan
  Pengumuman perkawinan ditandatangani pegawai pencatat
• Prosedur
  Perkawinan dilangsungkan setelah 10 hari pengumuman
  Dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing di hadapan pegawai pencatat dan dua saksi
  Penandatanganan akta perkawinan oleh mempelai, saksi, pegawai pencatat, dan wali nikah bagi yang beragama Islam
  Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu disimpan pegawai pencatat, satu disimpan panitera pengadilan

Mengadopsi Anak

Pengangkatan anak memindahkan anak dari kekuasaan orang tua/wali asli ke orang tua angkat.

Dasar Hukum
PP No. 54 Tahun 2007
UU No. 23 Tahun 2002
Surat Edaran MA No. 3 Tahun 2005 dan No. 6 Tahun 1983 jo. No. 4 Tahun 1989
Keputusan Menteri Sosial No. 41/HUK/KEP/VII/1984

• Syarat Adopsi Anak
  Anak berusia <18 tahun, anak terlantar, memerlukan perlindungan
  Calon orang tua angkat sehat jasmani & rohani, 30-55 tahun, agama sama, berkelakuan baik, menikah ≥5 tahun, mampu ekonomi, mendapat persetujuan anak & orang tua/wali, mengasuh anak minimal 6 bulan
  Untuk orang tua angkat warga negara asing: tinggal di Indonesia 2 tahun, persetujuan pemerintah negara asal, melaporkan perkembangan anak ke perwakilan RI
• Prosedur
  Pengangkatan sesuai adat atau hukum berlaku
  Permohonan ke pengadilan untuk penetapan
  Salinan penetapan dikirim ke instansi terkait
  Maksimal mengangkat dua kali dengan jarak minimal dua tahun, atau sekaligus jika anak kembar

Memperoleh Kewarganegaraan Anak Angkat

Anak angkat WNA <5 tahun yang sah diadopsi WNI memperoleh kewarganegaraan RI.

Dasar Hukum
UU No. 12 Tahun 2006
PP No. 2 Tahun 2007

• Syarat Administrasi
  Fotokopi akta kelahiran anak, izin keimigrasian, surat keterangan tempat tinggal, paspor anak, penetapan pengadilan, surat dari perwakilan negara asal, fotokopi akta kelahiran & dokumen orang tua angkat, pasfoto 4×6 cm sebanyak 6 lembar
• Prosedur
  Orang tua angkat mengajukan permohonan tertulis ke Menteri
  Memuat identitas orang tua & anak, kewarganegaraan asal, melampirkan persyaratan administrasi
  Pemeriksaan kelengkapan, pengumuman dalam Berita RI

Melepas Kewarganegaraan

Melepas kewarganegaraan berarti secara sah menghentikan status kewarganegaraan suatu negara.

• Tujuan
  Memudahkan pindah ke negara lain
  Menghindari kewajiban pajak
  Mengatasi masalah hukum atau politik
  Mencapai tujuan pribadi
• Manfaat
  Kemudahan mobilitas internasional
  Fokus pada hak dan kewajiban baru
  Penyederhanaan administrasi
  Peningkatan kualitas hidup

Permohonan Menjadi WNI

WNI adalah warga negara Indonesia, termasuk orang asing yang disahkan melalui permohonan.

Dasar Hukum
UU No. 12 Tahun 2006
PP No. 2 Tahun 2007

• Syarat Teknis
  Usia ≥18 tahun atau sudah kawin
  Menetap di Indonesia ≥5 tahun berturut-turut atau ≥10 tahun tidak berturut-turut
  Sehat jasmani & rohani
  Berbahasa Indonesia
  Mengakui Pancasila & UUD 1945
  Tidak pernah dipidana penjara ≥1 tahun
  Tidak memiliki kewarganegaraan ganda
  Memiliki pekerjaan/pendapatan tetap
  Membayar uang pewarganegaraan
• Syarat Administrasi
  Fotokopi akta kelahiran, akta perkawinan/perceraian/kematian orang tua, izin keimigrasian, kartu izin tinggal, surat keterangan sehat, surat pernyataan berbahasa Indonesia & mengakui Pancasila, SKCK, surat keterangan dari perwakilan negara asal, pasfoto 4×6 cm sebanyak 6 lembar, bukti pembayaran uang pewarganegaraan
• Prosedur
  Permohonan tertulis ke Presiden RI
  Memuat identitas pemohon lengkap
  Jika dikabulkan, ditetapkan Keputusan Presiden maksimal 3 bulan setelah permohonan diterima
  Pemohon diberitahu paling lambat 14 hari setelah Keputusan Presiden ditetapkan