Pencatatan Blokir

Dasar Hukum

Pencatatan blokir tanah diatur melalui:

• Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
  
• Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
  
• Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997
  
• Peraturan Kepala BPN RI No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan
  
• Surat Edaran Kepala BPN No. 600-1900 Tanggal 31 Juli 2003
  

---

Syarat Administrasi

Dokumen yang harus disiapkan pemohon:

1. Formulir permohonan yang diisi lengkap, disertai atasan pemblokiran dan/atau salinan surat gugatan, memuat:
   
   • Identitas diri
     
   • Luas, letak, dan penggunaan tanah yang dimohon
     
   • Alasan pemblokiran
     
2. Surat kuasa (jika permohonan diajukan melalui kuasa)
   
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa, dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
   
4. Bagi badan hukum: fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum, dicocokkan dengan aslinya
   
5. Dokumen pendukung pemblokiran:
   
   • Permintaan dari peradilan dan/atau aparat penegak hukum
     
   • Bukti kepemilikan (sertifikat asli atau dokumen kepemilikan lainnya)
     

---

Prosedur

1. Pemohon menyerahkan dokumen lengkap ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
   
2. Pemohon membayar biaya pendaftaran pencatatan blokir.
   
3. Petugas melakukan pencatatan blokir pada buku tanah.
   
4. Pemohon menerima surat pemberitahuan pencatatan blokir sebagai bukti.