Pencatatan Sita

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
   
2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
   
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
   
4. Peraturan Kepala BPN RI No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan
   
5. Surat Edaran Kepala BPN No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003
   

---

Syarat Administrasi

Pemohon harus melengkapi:

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani (pemohon atau kuasa) di atas meterai, memuat:
   
   • Identitas diri
     
   • Luas, letak, dan penggunaan tanah yang dimohon
     
2. Surat kuasa apabila permohonan diwakilkan
   
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP/KK) dan kuasa, sudah dicocokkan dengan asli oleh petugas loket
   
4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum (untuk badan hukum)
   
5. Surat permintaan dari lembaga resmi:
   
   • Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, KPK, Kantor Pelayanan Pajak, atau Kantor Lelang
     
6. Berita acara penetapan sita jaminan dari pengadilan
   

---

Prosedur

1. Pemohon menyerahkan surat permohonan beserta syarat administrasi lengkap ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
   
2. Pemohon membayar biaya informasi.
   
3. Petugas melakukan pencarian dan pengumpulan data/informasi terkait tanah yang akan disita.
   
4. Petugas menyiapkan informasi sesuai permohonan.
   
5. Penyerahan informasi dan dokumen terkait kepada pemohon.